Singapore Democratic Party (SDP) memasukan keberatan terhadap Menteri Tenaga Kerja Josephine Teo terkait koreksi yang diarahkan terhadap partai oposisi dibawah Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act (POFMA). Ini menjadi catatan untuk pertama kalinya undang-undang baru akan ditantang pada pengadilan tinggi semenjak disahkan pada Oktober lalu.

Banding ini datang setelah Tel menolak permintaan SDP untuk menarik koreksi yang diarahkan terhadap tiga dari publikasi onlinenya. Partai mengungkapkan bahwa sebagai partai politik tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk membatalkan arahan tersebut. Menteri, selain itu tidak memberikan alasan untuk mendukung klaim atau penolakannya.

Kasus ini dijadwalkan mulai dipersidangkan pada 16 Januari.

Pada pernyataannya, SDP mengatakan bahwa Kementerian Tenaga Kerja telah mengutip pernyataan berbeda dan hal ini berdampak pernyataan yang publikasikan oleh partai politik tidaklah dibuat untuk mendukung koreksi. Sebagai tambahan, pada kesempatan ini, POFMA dibuat untuk mencegah isu penting nasional tidaklah diperdebatkan secara terbuka dan sembarangan di internet Singapura.

“Kami, oleh karena itu, tidak memiliki pilihan tetapi mengajukan masalah ini ke pengadilan tinggi,” katanya. “Pada debat politik, pengajuan fakta dan alasan logis untuk membujuk publik tidaklah harus dikorbankan untuk perilaku dan opini dari para menteri.”

Undang-Undang Berita Palsu Singapura Menghadapi Banding Di Pengadilan Untuk Pertama Kalinya
Undang-Undang Berita Palsu Singapura Menghadapi Banding Di Pengadilan Untuk Pertama Kalinya

SDP telah mematuhi perintah koreksi setelah dikeluarkan pada Desember terkait pernyataan yang dibuat oleh oposisi pada postingan di Facebook dan situs online Singapura mereka. Perintah ini mengharuskan koreksi penuh yang dipasang pada bagian atas postingan Facebook dan juga halaman situs.

Pada arahan koreksi kepada SDP, kantor POFMA mengatakan bahwa postingan yang mempertanyakan tingkat pekerjaan PMET lokal yang digambar turun di Singapura. Hal tersebut salah, menurut kantor pemerintah, mengutip dark survey yang dilakukan Kementerian Tenaga Kerja yang mengindikasikan kenaikan pekerjaan semenjak 2015. Ini juga menjadi perselisihan dengan observasi yang dilakukan SDP terkait dengan jumlah penarikan dari PMET lokal yang naik.

POFMA disahkan setelah debat publik yang cepat dan membawa kritik yang kuat karena dianggap memberikan pemerintah kekuatan yang terlalu besar untuk komunikasi online dan akan digunakan untuk mengekang kebebasan pendapat termasuk juga menjadi alat untuk mengadapi lawan politik. Segera setelah menjadi efektif pada Oktober, dalam waktu satu bulang, undang-undang ini digunakan untuk melakukan lima koreksi, empat yang ditargetkan kepada politisi dan platform politik yang berlawanan dengan pemerintah dan yang terakhir dikeluarkan untuk Facebook setelah penulis postingan yang diduga menyebarkan informasi palsu menolak untuk mematuhi koreksi yang asli.

Undang-undang ini menyatakan bahwa menteri harus mengeluarkan pemberitahuan terkait keputusannya pada pengajuan ini apakah “Berbeda atau Batal” dalam waktu dua hari kerja. Pengadilan akan memiliki waktu enam hari kerja untuk menjadwalkan tanggal pemeriksaan jika banding terhadap keputusan menteri ini telah dimasukan. Ini berarti bahwa banding terhadap keputusan menteri ini akan diperiksa di Pengadilan Tinggi dalam waktu 9 hari setelah pengajuannya.

Pengajuan banding ini memakan biaya 200 dollar Singapura dan pengaju tidak akan dikenakan biaya untuk tiga hari pertama dari pemeriksaan pengadilan.

POFMA mengarisbawahi tiga jenis pelanggaran. Pertama yaitu menyebarkan berita bohong yang akan atau kemungkinan merugikan kepentingan publik walaupun telah mengetahui berita tersebut bohong. Kedua adalah membuat bot dengan tujuan menggunakannya menyebarkan berita palsu. Terakhir adalah menyediakan layanan untuk memfasilitasi penyebaran berita bohong dengan tujuan memperoleh imbalan.

Para pelanggar akan menghadapi penjara hingga mencapai 3 atau 5 tahun, denda 30 ribu dollar Singapura ataupun bisa kedua hukuman tersebut sekaligus. Jika bot atau akun yang tidak asli digunakan untuk menyebarkan berita bohong, penalti berpotensi dilipat gandakan. Para pelanggar yang berulang, dapat menghadapi denda hingga mencapai 1 juta dollar Singapura dan akan menerima denda setiap hari sebesar 100 ribu dollar Singapura jika kedapatan setiap hari terus melakukan pelanggaran.